Bupati Meranti Ikut Exspose Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan pada Wilayah Konsesi PT RAPP

  • Bagikan

PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, Haji Muhammad Adil SH, menghadiri acara expose rencana program Penanggulangan Kemiskinan pada wilayah konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dihadapan Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten terkait di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (15/10/2021).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi, dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH, Wakil Bupati Kuantan Singingi, H Suhardiman Amby MM, Wakil Bupati Siak, H Husni Merza BBA MM, Asisten III Kabupaten Pelalawan dan Asisten I Kabupaten Kampar, dan Direktur Utama PT RAPP Sihol Aritonang, Direktur PT RAPP, Mulia Nauli serta sejumlah pihak terkait lainnya.


Bantu Subscribe Channel Kami ya....

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan PT RAPP, anak perusahaan dari APRIL Group, bersinergi untuk menyukseskan program pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan masalah sosial lainnya yang ada di Riau. Dimana, wilayah operasi perusahaan bubur kertas ini sendiri mencakup lima kabupaten kota di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Provinsi Riau per Maret 2020 adalah 483,39 ribu jiwa dan 491,22 ribu jiwa per September 2020. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti, 25,28%, Kabupaten Pelalawan 9,16%, Kabupaten Kuantan Singingi, 8,91%, Kabupaten Kampar, 7, 38 %, dan Kabupaten Siak, 5,09 %.

Dijelaskan Syamsuar, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, masih terdapat 5 Kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi. Dari 5 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, 4 diantaranya adalah merupakan wilayah konsesi PT RAPP (Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuansing Singingi dan Kampar).

“Upaya efektifitas dan efesiensi penanggulangan kemiskinan maka perlu ditentukan lokus prioritas dapat diterapkan pada indikator kemiskinan multi dimensi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, dan kedalaman serta keparahan kemiskinan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT RAPP, Sihol Aritonang memaparkan APRIL group 2030/ PT RAPP sejalan dengan program strategis sejalan dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah Provinsi Riau sesuai 4 pilar diantaranya, lanskap yang berkembang (peningkatan produktifitas dan mendorong konservasi), kemajuan inklusif (berkembang bersama masyarakat), pertumbuhan berkelanjutan (produksi secara efisien dan ramah lingkungan) dan iklim positif (pengurangan emisi karbon).

“Indikator pencapaian target kemajuan inklusif APRIL 2030 program strategis adalah, menghapus kemiskinan ekstrim (diradius 50 km dari pusat operasional APRIL), meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, mengurangi stunting hingga setengahnya di Riau, ketersedian layanan kesehatan dasar di desa-desa, dan memastikan partisipasi efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan. Inilah target kami mendukung dan menyelaraskan program pembangunan provinsi dan kabupaten,” jelasnya.

Selanjutnya, Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH, menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti punya prinsip sendiri. Kemudian, PT RAPP ingin membantu harus menyesuaikan pemerintah kabupaten sesuai dengan visi dan misi menuju Meranti maju, cerdas dan bermartabat.

“Urusan pendidikan dari PAUD, SD, SMP dan kuliah, ada program beasiswa 5000 (S1), 500 (S2) dan 200 (S3) dan biaya gratis dokter spesialis bagi anak tempatan. Untuk urusan kesehatan, 1 Agustus 2021 saya sudah menerapkan program berobat gratis bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” ucapnya.

Dijelaskan Bupati Adil, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menyampaikan kepada pihak PT RAPP waktu rapat terdahulu di Selatpanjang, permintaan pihaknya jelas agar mendirikan kantor di Kabupaten Kepulauan Meranti karena dari PT RAPP dan PT SRL mempunyai wilayah operasional tanaman hutan industri 60.000 Ha, 41.000 Ha di Pulau Padang dan 19.000 ha di Pulau Rangsang.

“Saya minta keadilan dari sana, PT RAPP khusus membantu urusan UMKM saja dengan ketersedian 5.000 ekor sapi untuk peternak sapi, dan menciptakan usahawan lainnya, peternak ayam pedaging, ayam petelor, peternak kambing, membantu petani dan nelayan bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Target kami kedepan pemerintah daerah sudah swasembada daging sapi,” jelasnya.

Menurut Bupati Adil, dari data yang didapatkan di Bappeda setempat, PT RAPP melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 sebesar Rp1,238 Miliar, tahun 2017 Rp633 juta, tahun 2018 Rp1,250 Miliar, tahun 2019 Rp1,165 Miliar, dan tahun 2020 sebesar Rp817 juta. Sementara di tahun 2021 masih kosong alias nol.

“Ini sudah bulan ke 10 tinggal waktu 2 bulan lagi program CSR tiap tahun berjalan. Sebenarnya program CSR siapa yang menjalani pemerintah atau RAPP ! kami menuntut CSRnya saja, keuntungan produksi hutan tanaman industri tolong sebagian keuntungan dibagikan ke kami dan dari APRIL ingin menyumbangkan yang lain silahkan, sama-sama untuk membangun kabupaten maju, cerdas dan bermartabat,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT RAPP, Sihol Aritonang, menjelaskan bahwa pihaknya telah mencatat masukan pak bupati, wakil bupati, memang tepat sekali RAPP melalui program CSR syarat utamanya harus singkron dan selaras dengan program prioritas pemerintah daerah kabupaten.

“Program yang telah kami paparkan tadi kami akan memfollow up atau tindak lanjuti dengan dialog -dialog dari tim RAPP dengan unit kerja pemerintah kabupaten,” ucapnya.

Dikesempatan yang sama, Direktur PT RAPP, Mulia Nauli menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kepulauan Meranti.

“Terimakasih atas saran dan masukannya karena sampai saat ini belum mengupdate ke Pemerintah Kepulauan Meranti dan kami akan menindaklanjuti sesuai dengan program pemerintah kabupaten untuk disinergikan agar kedepannya tidak tumpang tindih dan program pak bupati Kepulauan Meranti. Kami akan mendukung serta tim kami kedepannya berkoordinasi dengan OPD di Kepulauan Meranti,” tutupnya.

Kegiatan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dengan PT RAPP berlangsung hangat ditutup dengan bersalaman dan diskusi.(fit)

Ayo Berikan Rating Terbaik pada tulisan ini 🙂


  • Bagikan
DomaiNesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

//mauchopt.net/4/3802902