SIAK,Mandiripos.com-Ketua Ombudsman Provinsi Riau Ahmad Fikri beserta jajaran lakukan kunjungan untuk meninjau efektifitas saberpungli di riau, dalam hal ini ombudsman mengambil salah satu sampel yakni kab Siak untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan satgas saberpungli di kab siak.
“Maksud dan tujuan peninjauan ini kami ombudsman se indonesia diminta untuk melihat bagaimana efektifitas saberpungli di masing-masing provinsi dan kami juga ingin melihat sejauh mana selama ini khususnya sejak satgas dibentuk di Siak bisa menjalankan tugasnya” sebutnya.
Kunjungan Ombudsman Prov Riau beserta jajarannya tersebut diterima langsung oleh Asisten I Sekda Kab Siak L Budhi Yuwono di ruang kerjanya dan dilanjutkan dengan rapat yang juga dipimpin langsung oleh Asisten I di Ruang Rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Rabu (23/5/18). Turut hadir dalam rapat itu Kanit Tipikor Siak yang juga merupakan ketua tim saberpungli kab siak, serta unsur OPD terkait.
Lebih lanjut Ahmad menyampaikan bahwa sesuai perpres No.87 Th. 2016, disebutkan ombudsman memiliki tim pencegahan maupun penindakan serta tim-tim lain yang mendukung tugas satgas ini.
“Kami ingin melihat sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh satgas saberpungli kab Siak dalam melakukan upaya-upaya untuk pemberantasan pungli di kab Siak. Dan tentunya yang kami perlukan adalah data-data terkait upaya pemberantasan baik itu dalam peningkatan dan upaya pencegahan yang dilakukan” ujarnya.
Sebelumnya kami juga sudah melakukan pertemuan dengan tim satgas saberpungli prov Riau, kata Ahmad, secara umum kami ada menemukan kendala-kendala yakni terutama terkait dengan tidak adanya dukungan anggaran.
“Kami juga mendapat informasi satgas saberpungli Siak tidak mendapatkan dukungan anggaran (APBD) khususnya karena ada kesulitan mencari dimana anggaran ini di alokasikan. Kondisi yang sama juga di provinsi Riau satgas saberpunglinya hanya dianggarkan pada 2017. Persoalan anggaran di provinsi dan kabupaten sama dan kami ingin tahu lebih jauh bagaimana penganggaran yg di lakukan pemkab siak” jelasnya.
Sementara Asinten I Sekda Kab Siak L Budhi Yuwono menyebutkan, tim satgas saberpungli kab Siak sudah terbentuk sejak 2016 dan juga sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan serta juga sudah ada OTT yang terjadi.
“Kita juga sudah membentuk posko sederhana, terkait dengan pembiayaan memang sampai sekarang kami belum ada menganggarkan kegiatan untuk saberpungli ini. Untuk pencegahan di pemda kita mintakan di polres, terkait dengan SOP nya masih sekedar melihat bagaimana efektifnya saja. Masih ada keterbatasan kami dalam melakukan tindakan dan bagaimana kami bisa bersinergi satu tim dengan yang lainnya” ungkapnya.
Selanjutnya dalam rapat diadakan dialog dan diskusi terkait satgas saberpungli. Tanya jawab bergantian dari masing-masing OPD dan ombudsman.(rls)
