SELATPANJANG,Mandiripos.com-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Managemen Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Rakor yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Kades dalam mengelola dana Desa itu dipusatkan di Hall Grand Meranti Hotel, Jumat (2/2/2018).
Kegiatan turut dihadiri, Bupati Kabupaten Siak Drs. H. Syamsuar, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Tokoh Masyarakat H. Wan Abu Bakar, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Ikhwani, Kepala Badan Pengelola Keuangan Drs. Bambang Suprianto, Kepala Bappeda Makmun Murod, Kepala Badan/Dinas/Bagian Dilingkungan Pemkab. Meranti, Para Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Tokoh Agama/Adat/Pemuda dan lainnya.
Diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Rakor tersebut sangat strategis dalam rangka mengantisipasi adanya Anggaran Dana Desa (ADD) yang tidak tersalurkan, agar jalannya pembangunan Desa tidak terganggu.
Dijelaskan Bupati Meranri, UU Pemerintahan Desa saat ini telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola ADD. Namun akibat kurangnya kemampuan SDM dan pengawasan serta keterlibatan masyarakat menyebabkan sering terjadinya penyelewengan dan korupsi. Agar hal itu tidak terjadi lagi Bupati mewanti-wanti kepada Kepala Desa untuk memperkuat koordinasi antar semua pihak terkait.
Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti menjelaskan perihal realisasi transfer dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Meranti. Untuk tahun 2018, transfer dana Desa yang bersumber dari APBN yang disalurkan dari Kas Negara Pada Kas Daerah sebesesar 82 Miliar lebih, dari jumlah tersebut yang telah disalurkan kerekening Desa sebesar 81 Miliar lebih, dan sebesar 1 miliar lebih belum tersalurkan karena adanya beberapa Desa yang belum mampu mempertanggungjawabkan dana Desa tahap pertama baik dari segi keuangan maupun fisik dan kewajiban pajak yang belum ditunaikan. Desa tersebut adalah Desa Lukit, Desa Sungai Tohir Barat, dan Desa Tanjung Medang.
Sementara realisasi transfer dana Desa yang bersumber dari APBD Meranti dari 68 Miliar lebih yang dianggarkan, telah disalurkan dari kas daerah ke kas Desa sebesar 47 Miliar lebih. Sisa 20.9 Miliar lebih tak dapat disalurkan. Dengan rincian 900 juta lebih akibat adanya beberapa Desa yakni Desa Tanjung Medang, Desa Lukit, Desa Bina Maju, dan Cinta Damai belum memenuhi syarat penyaluran.
Dan tunda salur sebesar 20 Miliar lebih karena macetnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Meranti dari Kementrian keuangan sebesar 100 Miliar lebih.
Seperti diketahui, untuk sisa dana Desa yang terjadi penundaan penyaluran, banyak dipertanyakan oleh Desa dan menjadi perdebatan. Pada kesempatan itu agar tidak terjadi simpang siur dan salah perspsi, dijelaskan Bupati Meranti, untuk ADD yang bersumber dari APBD Bagi Hasil Migas, diakuinya sesuai PP Tentang Desa merupakan kewajiban daerah yang diambil 10 Persen dari DBH namun karena penyaluran DBH dari pusat terjadi kemacetan berdampak pada penundaan dana Desa.
“Jadi harga minyak dunia dan transfer pusat sangat mempengaruhi penyaluran dana desa,” ujar Bupati Irwan untuk diketahui semua Kades.
Oleh karena itu, dengan terus berkurangnya dana Desa dari tahun ketahun, Bupati Meranti mengingatkan kepada semua Kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi anggaran Desa, harus mampu berstrategi dalam pengelolaan ADD. Dimana prioritas pertama ADD untuk membayar gaji Kades, operasional Desa serta gaji Perangkat Desa, sisanya baru untuk kegiatan lainnya.
Ditegaskan Bupati, dalam pengeloaan dana Desa untuk menggesa pembangunan pedesaan perlu sinergitas yang baik dan persamaan persepsi dari Pemdes, Musdes dan pihak Kecamatan, serta Kabupaten.
“Jauhi anggapan bahwa Pemdes merupakan pemerintah otonomi tingkat tiga, karena semua terkoordinasi mulai daei Kabupaten hingga Desa, ini perlu dipahami agar jangan bersifat tak peduli dengan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten,” ucap Bupati.
Lebih jauh dikatakan Bupati, di tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Meranti akan melakukan Pilkades di 48 Desa, berhubung berakhirnya masa jabatan 48 Kades, dalam rangka mempercepat pembangunan hingga kepelosok Desa, Bupati Irwan, menegaskan perlu satu persepsi mulai dari Pemerintah Desa hingga Kabupaten.
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten terus berupaya mempercepat pembangunan daerah, ditengah kondisi geografis yang berat dan kondisi keuangan minim, untuk itu Bupati Meranti menekankan perlunya satu persepsi agar tujuan yang dicita citakan dapat dicapai.
“agar haluan kapal menuju sasaran sesuai dengan yang dicita citakan, peran kades sangat besar dalam mendukung pembangunan, jadi harus sejalan mulai dari Bupati, Kepala Dinas, Camat hingga ke Desa,” ujarnya.
Akhir kata, dijelaskan Bupati, saat ini, Meranti masih kekurangan banyak dana dan butuh sumber sumber keuangan dari Provinsi dan Pusat.
Salah satu dana yang bisa diraih adalah Insentif dari Pemerintah Pusat sebesar 50 Miliar, atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebanyak 5 kali seperti yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang dinilai baik dalam pengelolaan keuangan. Untuk mencapai hal itu salah satunya pengelolaan dana Desa harus tertip dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya mengajak Desa untuk mengelola keuangan Desa dengan baik dengan begitu Dana Insentif dari Pusat sebesar 50 Miliar dapat kita raih dan dipergunakan untuk pembangunan Desa,” paparnya.
Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si secara pribadi mengapresiasi administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten Siak yang berhasil meraih opini WTP sebanyak 5 kali berturut turut. Iapun sempat meminta Bupati Siak H. Syamsuar untuk berbagi ilmunya dihadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Meranti, Camat dan Desa Se-Meranti.
Berhubung Bupati Siak H. Syamsuar akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau, jika terpilih nanti Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si berharap untuk tidak melupakan Kabupaten Meranti untuk membangun infrastruktur menggesa pembangunan.
Seperti jalan Kampung Balak yang belum tuntas dan jalan di Buton yang rusak parah.
“Jika berhasil jadi Gunernur kami meminta jalan Kampung Balak dan Buton dituntaskan karena sudah cukup letih Meranti memikul pembangunan tanpa didukung anggaran Provinsi. Cukup berat jika hanya mengandalkan dana Kepulauan Meranti,” aku Bupati mengakhiri.
Keinginan Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si yang pastinya juga harapan masyarakat Meranti mendapat sambutan dari Bupati Siak H. Syamsuar. Ia berjanji akan mengupayakan pemerataan pembangunan ditiap Kabupaten apalagi Meranti yang merupakan sebuah Kabupaten baru yang butuh banyak anggaran untuk mengejar ketertinggalan mensejahterakan maayarakat.
“Masukan itu sangat bagus sekali, saya akan berupaya membantu sesuai porsi bantuan keuangan untuk Kabupaten dan Desa, melihat dari kondisi daerah dan masyarakat,” ujar H. Syamsuar (ari)
