Masyarakat Lampura Minta BPK Perwakilan Lampung Audit Anggaran Dinas PUPR

“Masa Jabatan Bupati Lampura Akan Berakhir Tapi Proyek Ornamen Bukit Kemuning Masih Di Tambal Sulam Belum Ada Sanksi Ke Pihak  Ketiga.”

Kotabumi. Mandiri Pos –Pada masa jabatan bupati kabupaten lampung utara H. Budi utomo menjadi hangat dalam pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik (online) di sebabkan banyaknya fisik pelaksanaan kegiatan proyek yang di duga tidak sesuai dengan spek atau BQ yang di persyaratkan dalam lelang LPSE Kabupaten Lampung Utara, hal tersebut dihimpun dari berbagai informasi dilapangan pada saat melakukan peliputan kegiatan ornament yang berada di wilayah bukit kemuning.

 

Bantu Subscribe Channel Kami ya....

Ketua DPD LSM Forkorindo Provinsi Lampung Gunawan sangat heran melihat dan mendegar dari berbagai elemen masyarakat dan social control yang ada di wilayah kabupaten lampung utara bahwa adanya beberapa titik proyek yang di duga KKN atau rekanan binaan, atas dasar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai BQ/Spekfakta dengan Fakta di lapangan.

 

Tegas Gunawan Mengatakan Ke awak media ketikan kunjungan ke Kabupaten lampung utara kuat dugaan bahwa pihak rekanan yang sudah melaksanakan Kegiatan Proyek Ornamen Tapis Bukit Kemuning dengan anggaran sangat pantastik Rp. 641.536.734 pelaksana CV. Pematang Lubang, dan baru diserahkan kepihak pemerintah sudah retak-retak hal tersebut menjadi pertanyaan sangat besar apa adukan semen yang sudah di pergunakan pihak ketiga tidak sesuai dengan apa yang tertuli dalam BQ/Sepek yang sudah di terima.

Berkaitan dalam masa jabatan Bupati Kabupaten Lampung Utara Kuat ada dugaan bahwa kegiatan ini sudah di hiraukan Bupati H. Budi Utomo karena sudah menjadi viral di berbagai media online tapi smpai saat berita ini di turunkan tidak ada teguran ke pihak PPK, PPTK  Dan pihak Rekana yang di duga tidak mematuhi spek atau gambar yang ada, hal tersebut sangat mengherankan terjadinya KKN.

Baca Juga :   Piagam Pencanangan Bentuk Kesungguhan Wujudkan Zona Integritas.

 

Ketua DPD LSM Forkorindo Provinsi Lampung Gunawan meminta ke pihak terkait apparat penegak hukum (APH) khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi lampung untuk dapat segera melakukan audit pelaksanaan kegiatan tersebut karena pada bulan januri 2023 hanya melakukan tambal sulam  dan perlu di lakukan pengawasan yang sangat ketat dalam kegiatan  Proyek Ornamen Tapis Bukit Kemuning karena melihat situasi dan kondisi wilayah lokasi proyek tersebut pada pinggir jalan lintas sumatera, dalam hal ini juga dalam waktu dekat tim DPD Provinsi lampung akan segera melakukan pelaporan sesuai dengan bukti di lapangan ke pihak APH Polda Lampung dan akan memberikan seluruh foto dan video sesuai dengan fakta di lapangan. (Alamsyah)

 








Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *