SIAK,Mandiripos.com- Peroses pencairan dana ke Pemerintah Kampung (desa,red) tahun anggaran 2016 triwulan ke 3 hingga hari ini belum tuntas, persoalan ini memiliki dampak yang cukup komplek, bahkan bisa berpengaruh kepada politik, khususnya niatan Bupati Siak maju menuju Riau 1.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Siak Suratmaji dalam hering bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Siak, camat se-Kabupaten Siak dan perwakilan Penghulu Kampung, Rabu (10/5) di Gedung DPRD Siak. Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Gustimar.
“Masalah lambatnya pencairan Dana Kampung ini bisa berdampak politik, kita semua tahu kalau Bupati kita akan maju menuju Riau 1, kalau malah di daerahnya sendiri saja lambat selesai, penghulu mengeluh uang tidak cair-cair, ini bisa memperburuk citra Siak di luar,” tegas Suratmaji.
Tidak hanya di luar, di kampung-kampung masalah ADK ini sudah jadi bahan cemooh, seperti halnya RT, RW banyak dicemooh masyarakat. “Apagunanya sok sibuk jadi RT kalau tak digaji, itu cemooh masyarakat,” cerita Suratmaji.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, ADK yang tidak cair-cair menjadi beban yang sangat berat bagi para penghulu kampung. Perangkat kampung menuntut gaji, guru honor dari PDTA, TK menuntut, pihak ke tiga tempat peminjaman guna penyelenggaraan semua kegiatan menuntut. “Ini bisa berdampak kepada biologis, kalau Penghulunya perempuan mungkin tidak masalah, tapi bagi Penghulu laki-laki bisa tidak bangun malam karena lelah karena banyak beban,” tegas Suratmaji.
Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Abdul Razak menyampaikan, masalah ini terjadi karena dana transfer dari Pemerintah Pusat lambat masuk, selain itu dana ADK untuk triwulan tiga tahun 2016 tidak cukup, seharusnya Rp. 36 Milyar, yang ada hanya Rp. 24 Milyar.(f)
Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
