DURI-Sangat tidak pantas. Mungkin kata itu yang tepat untuk menjabarkan terhadap perlakuan perusahaan terhadap kehadiran inspeksi mendadak (Sidak) anggota DPRD Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu di perusahaan Sub PT. Sclamber yaitu PT. INDOREM dan BAKER HUGHES. Sebagaimana diketahui, kehadiran para wakil rakyat ini di dua perusahaan tersebut karena adanya laporan masyarakat yang diterima.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Syafroni Untung, S.H. Dimana menurutnya, perlakuan yang ia dan teman-temannya saat sidak itu sangat tidak pantas. Padahal keberadaan mereka mempertanyakan sejumlah laporan yang diterima dari masyarakat sekitar perusahaan. Apa lagi substansi pertanyaan adalah menyangkut masalah tenaga kerja lokal.
“Kemarin saya dan teman-teman di Komisi I DPRD Bengkalis bicara juga dengan lantang bahwa dua perushaan ini tidak menanggapi DPRD Bengkalis. Padahal tujuan dari DPRD sidak ke perushaan tersebut karena ada laporan dari masyarakat. Dimana bahwa perusahaan ini tidak memperhatikan masyarakat tempatan. Sedangkan DPRD aja tidak ditanggapi, apalagi masyarakat. Kita dapat informasi bahwa sub sclamber, karyawannya tidak orang tempatan,”tegas Syafroni Untung, S.H dengan kesal.
Dirinya juga menyesalkan, ada masyarakat yang mau berkerja di perusahaan ini yang melapor, mereka disuruh buat ATM dan kontrak, namun tahu-tahunya malah di cancel atau dibatalkan dengan dalih faktor umur.
“Yang makin saya kesal dengan sub dari sclamber ini adalah, ada masyarakat yang lapor ke saya, mereka sudah disuruh buat ATM dan kontrak sudah ada. Namun tiba-tiba di cancel dengan alasan umurnya tidak mencukupi, karrna tidak cukup 25 tahun. Kalau dari awal persyaratannya seperti itu kita maklumi. Ini sudah ikut tes, dan sudah mau buat ATM, eh malah di cansel, sesuka hati tanpa memikirkan bagaiman kecewa anak tersebut. Untuk itu saya ingin pastikan sub sclamber harus kita cek betul. Apakah banyak karyawan lokal atau tidak. Saya dan kawan kawan akan pertanyakan dengan ini terus.. Untuk Baker Hughes, tidak jauh beda. Malahan pimpinannya berinisial W, laporan masy juga bnyak kalau dia tidak profesional. Diduga lebih ke mengutamakan sukuisme. Sedangkan kita tinggal di Bengkalis ini, banyak suku. Makanya nanti saya ingin cek data karyawan dan sub juga, karrna pimpinannya kurang menghargai orang, apalgi kami sebagai DPRD,”paparnya.
Terkait akan hal ini juga, Syafroni Untung,S.H sudah melakukan langkah koordinasi dengan DPRD Provinsi Riau, terkait sikap perusahaan ini.
“Intinya bahwa perusahaan memang tidak bisa hanya dengan kata maaf ketika sudah tidak menghargai dewan. Untuk itu, nanti kita akan turun kembali bersama dari dewan propinsi dan Bengkalis pada awal Maret ke 2 perusahaan tersebut,”pungkasnya.(BN)
