PEKANBARU – Proyek pembangunan kamar operasi rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun 2016 silam jadi sorotan di penghujung pekan ketiga Agustus 2020 ini.
Forum Komunikasi Riau Bersatu (FKRB), menduga ada kelebihan pembayaran di kegiatan Proyek pembangunan kamar operasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp. 11,606 miliar lebih yang dibiayak dari APBD Kabupaten Bengkalis 2016 silam, kuat dugaan merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,1 miliar, Alahmak Wak.
Kelebihan bayar itu disinyalir dilakukan oknum-oknum terkait RSUD Kecamatan Mandau ke rekanan PT Sinar Baru Mitra Jaya, selaku pelaksana pengerjaan proyek.
Koordinator lapangan FKRB, Devi Aditya menjelaskan, pihaknya melihat adanya dugaan kelebihan pembayaran di kegiatan proyek. Semua pihak atau oknum oknum yang diduga terlibat, secepatnya diperiksa oleh penegak hukum, sebab dinilai sudah merugikan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
“Kelebihan bayar proyek pembangunan kamar operasi RSUD Kecamatan Mandaubaru Rp. 200 juta yang dikembalikan ke kas daerah Bengkalis pada 5 Juni 2018. Sisanya Rp. 891.216 juta lebih disinyalir belum dikembalikan sejauh ini,” tegas Devi Aditya kepada awak media kemarin.
Forum Komunikasi Riau Bersatu (FKRB) yang dikomandoi Devi Aditya menceritakan, pihaknya bakal turun aksi pada 26 Agustus 2020 nanti, di kejaksaan Tinggi Riau.
“Kami mau aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Riau segera usut tuntas soal dugaan kelebihan pembayaran di kegiatan pekerjaaan pembangunan kamar operasi RSUD Kecamatan Mandau. Apakah benar sudah disetorkan ke kas daerah secara keseluruhan atau cuma Rp200 juta pada 5 Juni 2018 lalun itu,” kata Koordinator Umum FKRB, Shagala Bima Taryadi menimpali.
Dijelaskan Bima, tidak cuma dugaan permasalahan kelebihan pembayaran proyek pembangunan kamar operasi. Pihak Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta Kelompok Kerja (Pokja) saat itu melelang mesti diperiksa, sebab diduga terjadi pengaturan dan persaingan usaha tidak sehat,” tambahnya.
