Memitigasi Permasalahan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tidak Berpalang


Mandiripos.com – Kecelakaan diperlintasan sebidang jalur Kereta Api terus saja terjadi bahkan sampai memakan korban jiwa begitu banyak.

Sepekan ini media masa dihebohkan dengan berita Odong-odong tertabrak Kereta Api di Serang, Banten, Selasa (26/7/2022). Kecelakaan yang terjadi di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan itu menyebabkan sembilan orang tewas. Kejadian ini menggambarkan betapa bahayanya perlintasan sebidang Kereta Api apabila tidak ditangani dan dikelola dengan baik.

Sekretaris Jenderal DPP. HIKATAMA Harmaini Wibowo, MT yang ditemui di Sekretariat DPP. HIKATAMA, Minggu (31/8/2022), mengatakan Pemerintah perlu mengkaji ulang upaya penanganan keselamatan di perlintasan sebidang terutama perlintasan yang tidak dilengkapi palang dan perlengkapan keselamatan lalu lintas, hal ini diakarenakan adanya peningkatan kasus kecelakaan diperlintasan sebidang tidak berpalang.

Menurut Harmaini pihaknya mencoba memitigasi beberapa persoalan permasalahan diperlintasan sebidang yang mungkin saja dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang penanganan kecelakaan di perlintasan sebidang KA dan hemat kami ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penanganan persoalan kecelakaan di Perlintasan sebidang Kereta Api sebagai berikut :

1. Perlintasan Sebidang KA perlu ditetapkan sebagai Daerah Rawan Kecelakaan (DRK).

Perpotongan antara Jalan Rel Kereta Api dengan Jalan raya merupakan jalan beresiko tinggi sehingga dapat dikatagorikan sebagai jalan yang memiliki tingkat keselamatan rendah sehingga Pemerintah perlu memperhatikan aspek keselamatan disekitar perlintasan KA tersebut dengan cara melengkapi berbagai fasilitas keselamatan LLAJ. Selama ini DRK baru ditetapkan setelah banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi. Pencegahan dini perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir resiko kecelakaan.

2. Menetapkan Kawasan Keselamatan Operasi Perkereta Apian ( KKOPA) di Perlintasan Sebidang.

Aktivitas manusia begerak secara dinamis dan membutuhkan ruang jalan yang memadai. Perpotongan Jalur Rel KA dan Jalan raya merupakan titik awal konflik yang tercipta antara pengendara di Jalan dan Kereta Api. KKOPA adalah kawasan pengendali untuk mengatur operasi (KA) agar berjalan dengan aman dan selamat. Pengendalian tersebut berupa batasan mendirikan bangunan disekitar jalur perlintasan sebidang kereta api, batasan kecepatan kendaraan, batasan kecepatan KA serta faktor geometrik Jalan dan lingkungan sekitar. Disini perlu diatur norma hukum yang berlaku bahwa tidak semua ruas jalan dapat dibangun bila bersinggungan langsung dengan jalur KA. Pada bagian ini ada peran Pemerintah untuk mengaturnya karena pemerintah yang memiliki kewenangan status jalan. Singkatnya perlu pertimbangan teknis membangun ruas jalan yang akan bersinggungan dengan Jalur KA. Dengan adanya (KKOPA) ini baik Pemerintah yang menyelenggarakan KA, PT. KAI sebagai Operator dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dalam hal pembinaan dan pengawasan keselamatan di perlintasan sebidang KA.

Baca Juga  Ketua DPRD Mesuji Menghadiri TMMD Sungai Badak

3. Menutup permanen Perlintasan sebidang Ilegal

Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal dinilai belum maksimal karena banyak perlintasan yang sudah ditutup pada akhirnya dibuka kembali oleh masyarakat. Disini yang jadi persoalan seperti apa desain rancang bangunnya? Kalau ditutup hanya menggunakan palang dalam bentuk pagar dinilai belum optimal. PT. KAI harus merancang desain khusus yang dapat diaplikasikan secara maksimal misalnya membuat blokade secara permanen sehingga tidak mudah dibongkar, bila perlu dibuat parit atau got agar pengendara nakal tidak bisa melintas.

4. Kereta Api dilengkapi dengan sistem radar pembaca kepadatan Lalu Lintas di sekitar kawasan perlintasan sebidang.

Sistem ini sama halnya yang ada didalam Pesawat Terbang yaitu _weather radar system_ yang dapat membaca kondisi awan dan angin serta lingkungan sekitar pada jarak tertentu. Pada KA sistim tersebut mungkin saja bisa diterapkan untuk membaca pergerakan pengendara atupun benda – benda lainnya yang berada diperlintasan sebidang sehingga ada informasi dini yang didapat oleh masinis KA. Pada jarak tertentu informasi ini bisa diterima sehingga ada upaya masinis KA untuk mengendalikan kecepatan KA. Keteta Api tidak bisa rem mendadak butuh waktu tertentu untuk mencapai titik henti secara sempurna. Dengan sistem ini diharapkan dapat meminimalisir resiko benturan apabila terjadi tabrakan karena sudah dapat diantisipasi sebelumnya sehingga fatalitas kecelakaan dapat diminimalkan.

5. Perilaku pengendara

Untuk membentuk perilaku pengendara diperlukan upaya serius. Lembaga pendidikan berlalu lintas / tempat kursus mengemudi sebagai tolak ukur kompetensi calon pengemudi. Jangan sampai berdirinya lembaga tersebut hanya formalitas untuk membuat sertifikat mengemudi yang dijadikan dasar mengambil SIM. Perlu dibuat pedoman kurikulum yang jelas sesuai standar dan bila perlu ada materi menilai bahaya dan resiko dijalan raya termasuk di perlintasan sebidang KA. Pihak Kepolisian perlu melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah / tempat kursus mengemudi yang belum memenuhi standar dan bila perlu lakukan sertifikasi sekolah mengemudi sesuai ketentuan.

Baca Juga  Fakultas Bisnis LSPR Institute Bersama Kementerian Keuangan RI Menggelar Kuliah Umum Dengan Tema "Indonesia Menjawab Tantangan Era Digital Economy di ASEAN & Global"

6. Maksimalkan Peran serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ dan Perkeretaapian sebagaimana yang sudah diatur didalam UU. Kami melihat keterlibatan masyarakat belum maksimal, masih minim kepedulian terhadap keselamatan Lalu lintas Jalan. Disini Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri perlu dukungan masyarakat. Kami mengharapkan adanya kemitraan secara global dengan Pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat didalam penyelenggaraan transportasi ini.

Nah..hal – hal tersebut diatas mungkin dapat dipertimbangkan dalam penanganan keselamatan di perlintasan sebidang KA terutama yang tidak dilengkapi palang pintu. Namun yang terpenting adalah adanya komitmen semua pihak untuk memprioritaskan keselamatan manusia dalam setiap pengambilan kebijakan”. Tutup Harmaini. (BD)

Ayo Berikan Rating Terbaik pada tulisan ini 🙂



Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Eksplorasi konten lain dari Berita Informasi Terupdate, Teraktual dan Terkini Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca