oleh

Plt Bupati Siak Menyampaikan LKPJ Tahun 2017 Kepada DPRD Siak

SIAK,Mandiripos.com-Pertanggung jawaban (LKPj)

Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban yang harus

disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD setiap tahunnya

yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang telah

dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sesuai

ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

 

Penyampaian LKPj Pemerintah Kabupaten Siak Tahun

Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai laporan pelaksanaan

tugas sekaligus sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja

tahun 2017 demi perbaikan kinerja penyelenggaraan

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 4

Pemerintah Kabupaten Siak pada periode Tahun Anggaran

2018 yang sedang berjalan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Siak

Tahun 2017 memuat tentang penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum

pemerintahan yang telah dilaksanakan selama satu tahun

anggaran berdasarkan pada RKPD Kabupaten Siak tahun

2017 yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD

Kabupaten Siak tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Siak tahun 2005-2025.

 

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

Pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat yang telah

mendukung dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan

Kabupaten Siak tahun 2017. Demikian pula penghargaan ini disampaikan setinggi-

tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Siak yang secara

terus menerus ikut berperan aktif dalam memberikan

dukungan dan kerjasama yang baik sehingga kami dapat

Menengah Kabupaten Siak tahun 2016-2021.

 

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Mengawali laporan ini, perkenankanlah kami

menjelaskan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten

Siak sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, di mana telah

dirumuskan visi jangka menengah Kabupaten Siak tahun

2016-2021 yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Siak Yang

Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat

Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadi

Tujuan Pariwisata di Sumatera”. Dalam rangka pencapaian dan perwujudan visi

dimaksud, telah dirumuskan lima misi pembangunan

Kabupaten Siak tahun 2016-2021 yaitu:

  1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman dan

Bertaqwa serta Berbudaya Melayu;

  1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah

yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 6

  1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan

Berdaya Saing;

  1. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing;

  2. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, bersih, serta pelayanan publik yang prima. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang

dilakukan tahun 2017, dapat kami sampaikan bahwa dalam

rangka mencapai visi dan misi jangka menengah yang telah

ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Siak telah

mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Siak

Tahun 2017, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah.

 

 

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah

Kabupaten Siak senantiasa berupaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi

ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat,

sehingga penyelenggaraan otonomi tercapai secara lebih

maksimal. Adapun strategi yang diambil untuk

meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan

intensifikasi dan ekstensifikasi serta optimalisasi

penerimaan dari sumber-sumber lainnya Pada tahun 2017 capaian realisasi pendapatan daerah

sebesar Rp1,79 triliun lebih atau sebesar 93,28 persen dari

target pendapatan daerah sebesar Rp1,92 triliun lebih. Sementara itu target PAD sebesar Rp266,28 miliar

lebih dengan realisasi PAD Rp267,44 miliar lebih atau

sebesar 100,44 persen. Kontribusi terbesar dalam struktur

PAD Kabupaten Siak bersumber dari penerimaan Hasil

Pajak Daerah.

 

 

Selanjutnya target dana perimbangan sebesar Rp1,41

triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp1,28 triliun lebih

atau sebesar 90,80 persen. Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat sampai saat ini masih merupakan sumber

pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam APBD

Kabupaten Siak Tahun 2017. Realisasi Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

pada tahun 2017 hampir mencapai target yang telah

ditetapkan, dengan target sebesar Rp243,84 miliar lebih dan

realisasi sebesar Rp243,49 miliar lebih atau sebesar 99,86

persen. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Selanjutnya, kami akan menyampaikan target dan

realisasi belanja daerah selama tahun 2017. Belanja daerah

Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2017 disusun dengan

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 8

pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan.

 

Belanja daerah Kabupaten Siak tahun

anggaran 2017 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan

seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan, urusan pendukung dan penunjang urusan

pemerintah. Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Siak pada

Tahun Anggaran 2017 (data bulan Maret 2018 /Unaudited )

realisasi belanja daerah sebesar Rp1,63 triliun lebih dari

target sebesar Rp1,79 triliun lebih atau sebesar 90,70

persen.Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah

Kabupaten Siak pada Tahun Anggaran 2017 melebihi target,

pada tahun 2017 realisasi pembiayaan sebesar Rp12,54

miliar lebih dari target sebesar Rp12,29 miliar lebih dengan

capaian realisasi pembiayaan sebesar 102,04 persen. Pemerintah Kabupaten Siak selama tahun 2017 telah

mengelola keuangan daerah secara tertib, sehingga

Alhamdulillah kita telah 6 kali berturut-turut mendapatkan

penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan

Pemeriksaan Keuangan RI atas pengelolaan keuangan tahun

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Kita berharap untuk pengelolaan keuangan tahun 2017 yang saat ini

sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI kembali

mendapatkan opini WTP, Amin Ya Rabbalalamin. Semoga

prestasi ini dapat kita pertahankan dan terus ditingkatkan

di masa yang akan datang.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Selanjutnya, kami akan menyampaikan

penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan

daerah selama tahun 2017 yang terdiri dari 6 urusan wajib

pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 7

urusan pemerintahan pilihan, 6 fungsi penunjang urusan

pemerintahan dan 18 fungsi pendukung urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh 45 Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Pada tahun 2017, penyelenggaraan urusan

Pemerintahan telah dilaksanakan dalam 151 program dan

1.331 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1,79

triliun lebih dan realisasi anggaran sebesar Rp1,63 triliun

lebih atau sebesar 90,70 persen. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten

Siak tersebut dilaksanakan sesuai dengan prioritas

pembangunan Kabupaten Siak yang tertuang dalam RKPD

tahun 2017, untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 10

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

yang ditekankan pada lima hal yaitu:

  1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

yang Mandiri dan Produktif;

  1. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan

Lingkungan dan Berkelanjutan;

  1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan daya

Saing Daerah dengan Mengerakkan Sektor- Sektor Unggulan dan Produktif lainnya secara

Optimal;

  1. Mengembangkan Pariwisata dan melestarikan

Nilai-Nilai Agama serta Budaya; dan

  1. Menghadirkan Fungsi Birokrasi sebagai Pelayan

Masyarakat dengan Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang baik dan Profesional.

Capaian kinerja pembangunan daerah terhadap Lima

prioritas pembangunan Kabupaten Siak selama tahun 2017

dapat dilihat dari beberapa indikator. Untuk capaian tahun

2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang

mandiri dan produktif. Beberapa capaian kinerja penting yang sudah diraih

antara lain: Angka Harapan Hidup di Kabupaten Siak tahun 2016

mengalami Peningkatan sebesar 0,05 persen dari

tahun 2015. Pada tahun 2016 angka harapan hidup

Kabupaten Siak sebesar 70,59 dan tahun 2015

sebesar 70,54 tahun. Hal ini tidak terlepas dari

pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah

(Jamkesda) di Kabupaten Siak, sehingga seluruh

lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan

kesehatan secara adil dan merata. Sedangkan untuk

Angka Harapan Hidup tahun 2017 belum tersedia dari

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak; – Angka Kematian Balita di Kabupaten Siak sepanjang

tahun 2017 mengalami Penurunan dari 5 balita per

1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2016 menjadi

sebesar 4 balita per 1.000 Kelahiran Hidup pada

tahun 2017. Sesuai target RPJMD yaitu dibawah 5

balita per 1.000 Kelahiran Hidup. Hal ini tidak

terlepas dari peran tenaga kesehatan dan kader di

lapangan untuk memantau tumbuh kembang balita;

  • Persentase pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan

di Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebesar 80,00%

naik sebesar 30,00% dari tahun 2016 yaitu sebesar

50,00%;

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 12

  • APM SD/MI tahun 2017 yaitu 100,38% naik sebesar

3,16% dari tahun 2016 sebesar 97,22%. Hal ini

menunjukkan adanya kesadaran penduduk usia

sekolah 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan

dasar. Pada tahun 2017 jumlah siswa SD/MI

sebanyak 62.079,00 siswa mengalami peningkatan

dari tahun 2016 yang sebanyak 60.504,00 siswa.

Peningkatan APM SD/MI salah satunya didukung oleh

adanya kebijakan penambahan Ruang Kelas Baru

sebanyak 36 lokal pada tahun 2017, bantuan

peralatan sekolah bagi siswa keluarga miskin

sebanyak 3.088 siswa serta jumlah sekolah SD/MI

yang terakreditasi sebanyak 212 sekolah,

pembangunan 1 Unit Sekolah Baru (USB);

  • Angka Kelulusan (AL) tahun 2017 pada SD/MI

mencapai 99,69 persen dan SMP/MTs mencapai 99,24

persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh

siswa telah berhasil menamatkan pendidikannya pada

masing-masing jenjang pendidikan. Capaian ini tidak

terlepas dari kebijakan sekolah dalam melaksanakan

bimbingan belajar dan try out untuk mempersiapkan

siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (UN); – Angka rata-rata lama sekolah dengan metode baru

sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan. Rata rata lama sekolah pada tahun 2016 sebesar 9,21

tahun atau naik sebesar 0,01 tahun dari tahun 2015

yaitu 9,20 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata- rata pendidikan formal yang ditamatkan penduduk

usia 25 tahun ke atas setara dengan kelas 3 SMP.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk

meningkatkan rata-rata lama sekolah yaitu dengan

menjalankan Program Wajib Belajar 12 tahun

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar

12 Tahun, yang turut membantu penduduk miskin

dan tidak mampu untuk tetap dapat melaksanakan

pendidikan dasar hingga 12 tahun serta peningkatan

program pendidikan non-formal seperti

penyelenggaraan kejar paket A, B dan C.

  1. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan

Lingkungan dan Berkelanjutan. Beberapa capaian yang telah kita raih menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan, diantaranya: – Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan

akses air bersih yang aman pada tahun 2017

sebesar 60,84% atau berjumlah 71.147 Rumah

Tangga. Khusus untuk SPAM Perpipaan, hingga

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 14

tahun 2017 jumlah sambungan rumah (SR)

penerima air bersih sebanyak 10.031 SR; – Meningkatnya akses pembuangan air limbah

domestik pada tahun 2017 yaitu 80,45 persen.

Meningkat sebesar 19,15 persen dari tahun 2016

yaitu 61,30 persen.

  1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan daya

Saing Daerah dengan Mengerakkan Sektor-Sektor

Unggulan dan Produktif lainnya secara Optimal. Beberapa capaian yang telah kita raih

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, diantaranya: – Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik dari tahun 2016 yaitu sebesar

44,19% menjadi 44,80% pada tahun 2017,

Panjang jalan Kabupaten Siak yaitu 2.880,19 Km,

di mana sampai dengan tahun 2017 jalan yang

telah teraspal sepanjang 897,87 Km dengan

panjang jalan aspal dalam kondisi baik sebesar

752,10 Km atau 83,77%. Panjang jalan

kerikil/base sebesar 497,23 Km, Selanjutnya total

panjang jalan beton sebesar 445,38 Km dengan

panjang jalan beton dalam kondisi baik sebesa 280,67 Km atau 63,09% dan total panjang jalan

tanah sebesar 1.039,71. Dari keseluruhan total

panjang jalan Kabupaten Siak, jalan dengan

kondisi baik sepanjang 1.032,77 Km; – Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi

baik mengalami peningkatan sebesar 0,56% dari

tahun 2016 yang sebesar 93,34% menjadi 93,90%

pada tahun 2017; – Capaian program pengembangan Penerangan

Jalan Umum (PJU) pada tahun 2017 meningkat

sebesar 0,13 persen. Yaitu sebesar 7,72 persen

pada tahun 2016 menjadi 7,85 persen pada tahun

2017; – Rasio Elektrifikasi PLN pada tahun 2017 mencapai

74,16 persen atau naik sebesar 6,45 persen dari

tahun 2016 yaitu sebesar 67,71 persen; – Meningkatnya persentase pola konsumsi pangan

masyarakat sebesar 7,60 persen dari tahun 2016

sebesar 72,20 persen menjadi 79,80 persen pada

tahun 2017; – Pada tahun 2017 ketersediaan beras Kabupaten

Siak mencapai 22.095 ton, sedangkan konsumsi

beras tahun 2017 sebesar 46.211 ton. Dalam

rangka perlindungan alih fungsi lahan pertanian, Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 16

telah diterbitkan Perda nomor 12 tahun 2014

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan; – Meningkatnya produksi perkebunan sepanjang

tahun 2016-2017. Untuk produksi kelapa sawit

tahun 2016 sebesar 1,09 juta ton lebih meningkat

sebesar 45,99 ribu ton lebih menjadi 1,14 juta ton

lebih pada tahun 2017. Produksi karet meningkat

sebesar 558 ton lebih dari tahun 2016 sebesar

13,57 ribu ton lebih menjadi 14,13 ribu ton lebih

pada tahun 2017; – Terkait dengan peningkatan produksi komoditas

peternakan, jumlah produksi daging pada tahun

2017 mencapai 5,54 Ribu ton atau meningkat 1,67

ribu ton dari tahun 2016 yaitu 6,87ribu ton; – Meningkatnya jumlah koperasi sebesar 1,01

persen persen dari tahun 2016 yaitu sebanyak

250 koperasi menjadi 253 koperasi. Pada tahun

2017 jumlah koperasi aktif sebanyak 166

koperasi; – Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

tahun 2017 sebanyak 3.001 UMKM mengalami

kenaikan sebanyak 395 UMKM dari tahun 2016 4. Mengembangkan Pariwisata dan melestarikan

Nilai-Nilai Agama serta Budaya. Realisasi kunjungan wisatawan pada tahun

2017 mencapai 328.628 wisatawan atau meningkat

sebanyak 172.477 wisatawan dari tahun 2016 yaitu

sebanyak 156.181 wisatawan, serta melampaui

target RPJMD tahun 2017 sebanyak 180 ribu

wisatawan.

  1. Menghadirkan Fungsi Birokrasi sebagai Pelayan

Masyarakat dengan Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang baik dan Profesional. Beberapa capaian yang telah kita raih

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan,

diantaranya: – Mempertahankan kredit nilai Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan selama 6 kali berturut-turut yaitu dari

tahun 2011 s/d 2016. Untuk capaian Tahun

2017 menunggu hasil audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2017;

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 18

  • Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah

Kabupaten Siak selama empat tahun terakhir

terus mengalami peningkatan, yang mana pada

tahun 2015 & 2016 mendapat predikat “B” (Baik), Sedangkan capaian untuk Tahun 2017

menunggu hasil evaluasi MenPAN – RB terhadap

laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak

Tahun 2017; – Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah terhadap Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten

Siak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Riau selama empat tahun terakhir mengalami

peningkatan kategori sangat tinggi pada tahun

2016, peringkat pertama di Provinsi Riau dan

peringkat ketiga se sumatera. Sedangkan capaian

untuk Tahun 2017 menunggu hasil penilaian

Provinsi Riau terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 2017. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah Kabupaten Siak telah memberikan manfaat dan dampak positif bagi pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa

indikator makro yang telah dicapai meliputi pertumbuhan

ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB,

PDRB Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Harapan Lama Sekolah, dan

Angka Kemiskinan. Beberapa angka capaian indikator

makro untuk tahun 2017 belum tersedia dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Siak, sedangkan untuk capaian selama

tahun 2015-2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak tanpa migas

mengalami kecenderungan untuk tumbuh positif. Pertumbuhannya pada tahun 2016 adalah 2,23 persen. Pada tahun 2016, seluruh kategori perekonomian di

Kabupaten Siak tumbuh positif. Adapun pertumbuhan yang

terbesar yaitu dari kategori Pengadaan Listrik dan Gas

sebesar 16,30 persen dan terkecil dari kategori Pengadaan

air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar

0,28 persen. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku non

Migas Kabupaten Siak tahun 2015-2016 mengalami

peningkatan, dari Rp.51,63 triliun lebih pada tahun 2015

naik menjadi Rp.54,74 triliun lebih pada tahun 2016. PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tanpa migas Kabupaten

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 20

Siak menempati urutan ketiga, yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau dengan rata- rata kontribusi per tahun sebesar 10,53 persen. Selanjutnya

untuk perkembangan PDRB dengan Migas Kabupaten Siak

menempati urutan ketiga, yang memberikan kontribusi

terbesar terhadap PDRB dengan Migas Provinsi Riau dengan

rata-rata kontribusi pertahun sebesar 11,55 persen. Jika

dilihat dari perkembangan PDRB pada masing-masing

lapangan usaha, terlihat bahwa hanya satu lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan

pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan semua lapangan usaha lainnya mengalami

kenaikan setiap tahunnya.

PDRB per kapita adalah salah satu indikator ekonomi

yang cukup penting, yang dapat digunakan untuk melihat

tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk pada

suatu daerah. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tanpa

migas atas dasar harga berlaku Kabupaten Siak sebesar

Rp.120,82 juta mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang

sebesar Rp.117,11 juta. PDRB per kapita dengan migas

Kabupaten Siak pada tahun 2016 sebesar Rp.174,25 juta

Rupiah turun dari tahun 2015 yang sebesar Rp.175,20 juta.

PDRB per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 Kabupaten Siak merupakan yang

tertinggi di Provinsi Riau.

Pengeluaran per kapita Kabupaten pada tahun 2016

sebesar Rp.11,82 juta lebih atau naik sebesar Rp.222 ribu

lebih dari pada pengeluaran per kapita tahun 2015 sebesar

Rp.11,60 juta lebih, di atas angka Nasional dan Provinsi

Riau.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Siak tahun 2014- 2015 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 HLS

Kabupaten Siak mencapai 12,56 tahun mengalami kenaikan

sebesar 0,30 tahun dari tahun 2015 sebesar 12,26 tahun.

Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Siak

cukup baik, di mana penduduk Kabupaten Siak usia 7

tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat mengenyam

pendidikan sampai pada jenjang SLTA.

IPM Kabupaten Siak selama dua tahun terakhir

mengalami peningkatan, dimana IPM Kabupaten Siak pada

tahun 2016 sebesar 72,70 atau meningkat sebesar 0,53

dibandingkan tahun 2015 sebesar 72,17 diatas angka

Provinsi Riau. Angka ini menunjukkan semakin

membaiknya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten

Siak. IPM Kabupaten Siak termasuk kategori tinggi dan

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 22

menempati posisi ketiga untuk kabupaten/kota se-Provinsi

Riau.

Angka kemiskinan di Kabupaten Siak tahun 2017

sebesar 5,80 persen, berada di bawah angka kemiskinan

Provinsi Riau dan Nasional. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Di samping melaksanakan urusan pemerintahan

daerah, Pemerintah Kabupaten Siak juga melaksanakan

tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Instansi

pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak tahun 2017 yaitu Direktorat Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang

melaksanakan tugas pembantuan pada tahun 2017 yakni

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu

program pengembangan perdagangan dalam negeri dengan

kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan

kapasitas logistik perdagangan, dengan anggaran sebesar

Rp.6 milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp.5,51 miliar

lebih atau 91,83 persen. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan

pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak selama tahun 2017

yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah

dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di

daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan

penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus

yang menjadi kewenangan daerah serta penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam hal kerjasama antar daerah, Pemerintah

Kabupaten Siak telah menjalin kerjasama dengan beberapa

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang terbentuk dalam

Forum kerjasama pengembangan kawasan regional, yakni “PEKANSIKAWAN” (Kota Pekanbaru – Kabupaten Siak – Kampar – Pelalawan) pada tahun 2014. Bidang kerjasama

yang dilakukan diantaranya tata batas administrasi wilayah,

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan,

pariwisata, perhubungan/ transportasi dan lingkungan

hidup.

Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang RTRWN, memuat beberapa hal terkait

pengembangan struktur ruang Kabupaten Siak dengan

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 24

kawasan PEKANSIKAWAN, seperti : pusat kegiatan wilayah

di Siak Sri Indrapura, pengembangan jalan bebas hambatan

Pekanbaru-Kandis-Dumai, Pelabuhan Pengumpul di

Tanjung Buton dan Perawang dan Kawasan Lindung

Nasional di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil serta Taman

Hutan Raya Sultan Syarif Kasim.

Untuk Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, selama

tahun 2017 telah terjalin kerjasama dalam bidang

pendidikan dengan beberapa universitas/perguruan tinggi

seperti Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, STIE PERBANAS

Surabaya, Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta, STP

Pekanbaru, IIQ Jakarta, Sekolah Tinggi Transportasi Darat,

Pondok Pesantren Al Amien. Di bidang kesehatan telah

terjalin kerjasama dengan 8 Rumah Sakit Rujukan melalui

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Selain itu juga

telah terjalin berbagai kerjasama dalam berbagai bidang

lainnya dengan kementerian/lembaga, juga kerjasama

dengan Bandung Urban Innovation Lab & Development

(BUiLD) Dalam hal pengembangan Ekonomi Kreatif. serta

memperluas keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan

daerah melalui program CSR perusahaan. Untuk Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri

telah dilaksanakan kerjasama dengan Universitas Chiba,

Jepang merupakan kerjasama dalam Bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia,

Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Air Bersih

dan Pengolahan Sampah. Kerjasama ini bertujuan untuk

memfasilitasi dan mendorong upaya percepatan

pengembangan sumber daya manusia, penelitian,

konsultansi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pelaksanaan nota kesepakatan antara Pemerintah

Kabupaten Siak dengan Universitas Chiba, Jepang pada

tahun 2017 yaitu meneliti karekter gambut dengan

pemanfaatan satelit Jepang agar bisa memberikan infomasi

lengkap mengenai karakter gambut yang di harapkan dapat

menyelesaikan permasalahan gambut di masa depan.

Dalam lingkup kerjasama dengan instansi vertikal di

daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau

Forkopimda telah dilaksanakan rapat secara berkala untuk

mengetahui informasi perkembangan situasi sosial politik

dan keamanan serta stabilitas nasional sehingga dapat lebih

respon terhadap permasalahan yang terjadi dan dapat

segera ditemukan solusi pemecahan masalah secara

bersama dari masing-masing anggota forum. Selain itu,

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga telah mengadakan

kerjasama dengan instansi vertikal lainnya di daerah dalam

bentuk kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

terkait sertifikasi tanah milik pemerintah daerah, kerjasama

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 26

dengan Kejaksaan Negeri sebagai pengacara Negara &

kerjasama TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah), kerjasama

dengan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan sidang keliling

dalam bentuk Pelayanan Akte Kelahiran serta kerjasama

dengan Pengadilan Agama Bengkalis dalam Kegiatan

Pelayanan Akte Kawin/Nikah Melalui Sidang Istbat. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Tugas umum pemerintahan lainnya adalah berkaitan

dengan pembinaan batas wilayah. Kebijakan mengenai

pembinaan batas wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 adalah dalam bentuk

penataan batas wilayah pemerintahan melalui kegiatan

Pelacakan dan pengukuran batas antar kecamatan dan

kabupaten/kota. Untuk penegasan batas wilayah terutama

dengan Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Kota

Pekanbaru dari tahun ke tahun selalu memiliki progres. Progres batas pada tahun 2017, batas wilayah antara

Kabupaten Siak dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota

Pekanbaru yang telah mencapai 100,00% tinggal menunggu

Permendagri, sedangkan batas wilayah Kabupaten Siak

dengan Kabupaten Pelalawan progresnya sebesar 60,00%.

Tindak lanjut progress Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan yaitu telah ditandatanganinya penyelesaian

sengketa aset antar 2 daerah yaitu; SDN 08 Bukit Agung

dan SDN 010 Delima Jaya dalam bentuk Naskah Perjanjian

Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Siak dan Bupati

Pelalawan pada bulan Februari tahun 2017. Seluruh

perundingan untuk penetapan batas selain dilakukan dialog

antara Tim PBD Kabupaten Siak dengan Tim PBD

Kabupaten tetangga, juga difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi

Riau.

Terkait dengan pelaksanaan Tugas Umum

Pemerintahan tentang pencegahan dan penanggulangan

bencana alam, selama tahun 2017 telah terjadi kebakaran

hutan dan lahan seluas 217 Ha yang tidak berdampak

timbulnya kabut asap, Bencana Kebakaran Rumah yang

mengakibatkan kerusakan 18 unit rumah. Dalam rangka

mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya bencana,

beberapa langkah telah dilaksanakan diantaranya : Tim

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak

bekerjasama dengan TNI, Masyarakat Peduli Api (MPA),

Perusahaan dan masyarakat setempat telah melaksanakan

upaya pemadaman/penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan. Mengungsikan korban bencana kebakaran rumah ke

daerah yang lebih aman serta memberikan bantuan dalam

bentuk sembako, sandang dan kebutuhan lainnya.

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 28

Melakukan pendataan terhadap daerah rawan kebakaran,

pembuatan blok kanal dan embung air, Pembuatan

normalisasi sungai, Pemasangan Bronjong, Penghijauan

lingkungan, Pelatihan penanggulangan bencana alam, penyediaan anggaran untuk pencegahan dan pemadaman

kebakaran, sosialisasi potensi bencana alam, meningkatkan

koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Instansi terkait, memberikan bantuan peralatan pemadam

kebakaran berupa mesin portable untuk kampung-kampung

dan kecamatan yang rawan kebakaran, membentuk

masyarakat peduli api di setiap kecamatan, membentuk

Satgas Balakar Desa yang masing-masing desa ada lima

orang satgas untuk enam puluh tujuh desa yang rawan

bencana kebakaran hutan dan lahan, memberikan pelatihan

dalam penanggulangan bencana kepada relawan yang terdiri

dari pramuka, PMI dan BPBD. Pelaksanaan tugas umum lainnya adalah pengelolaan

kawasan khusus yang diarahkan pada pengelolaan Kawasan

Industri Tanjung Buton (KITB). Untuk pengelolaan KITB

telah disusun Masterplan, Amdal kawasan industri dan

pelabuhan serta Bisnisplan KITB, tersedia lahan HPL seluas

600 Ha, telah dibangun Jalan akses menuju kawasan dan

jalan poros utama lingkungan kawasan industri menuju

pelabuhan, telah dibangun Pelabuhan melalui APBN dan telah difungsikan serta telah dibentuk BUMD PT. KITB

sebagai pengelola kawasan industri dan PT. Samudera Siak

sebagai badan usaha pelabuhan. Untuk pengembangan

kawasan industri, berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Tahun 2015-2035, KITB ditetapkan sebagai Kawasan

Industri dalam Wilayah Pusat Pengembangan Industri

(WPPI) di Provinsi Riau selain Dumai dan Bengkalis,

sedangkan pembangunan pelabuhan Tanjung Buton

ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul regional

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP

901 tahun 2016 tentang penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Nasional. Progress tahun 2017, KITB ditetapkan

sebagai kawasan industri prioritas melalui Peraturan

Presiden nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Proyek

Strategis Nasional. Dengan dijadikannya KITB sebagai

Proyek Strategis Nasional, maka penganggaraannya

diprioritaskan oleh pemerintah pusat dalam APBN. Sebagai bagian terakhir dari tugas umum

pemerintahan yang harus kami laporkan adalah tentang

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan

bermasyarakat di Kabupaten Siak tahun 2017 relatif baik

Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 30

dan terkendali. Gangguan keamanan dan ketertiban yang

terjadi adalah unjuk rasa namun tidak bersifat anarkis.

Alhamdulillah, semuanya dapat diselesaikan secara

persuasif.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan dan

Hadirin yang saya hormati,

Melalui kesempatan ini dapat juga kami sampaikan

beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh

Pemerintah Daerah tahun 2017 diantaranya yaitu: – Wahana Tata Nugraha (WTN) Lalu Lintas dibidang

Transportasi darat

  • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda, terbaik pertama

dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Kategori B) – Indonesia Green Award 2017, atas konsistensi

semangat dan komitmen menerapkan kebijakan

pembangunan berwawasan lingkungan. – Pencapaian Standar Nasional Provinsi (SNP). – TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017, Kategori Alarm

Persalinan oleh Kemenpan RB. – Penghargaan BPKP perwakilan Provinsi Riau atas

kinerja dan kapabilitas Aparatur Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) Kabupaten Siak. Penghargaan Anugerah Paramesti, atas komitmen

dalam menerapkan kebijakan zonasi kawasan tanpa

rokok. – Kota Layak Anak, satu-satunya kota layak anak di

Riau tahun 2017 dengan predikat Madya. – Penghargaan atas Percepatan cakupan pemberian

akta kelahiran gratis anak. – Piala Adipura tahun 2017 dan kategori pasar

terbersih. – TOP 40 inovasi pelayanan publik tahun 2017 kategori

alarm persalinan. – Anugerah Pandawa dan Juara III kategori Nakula

Sadewa, yang diterima ileh Green Generation

Kabupaten Siak. – Penghargaan Gerakan menuju 100 Smart City yang

diserahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi. – Penghargaan Sebagai Kabupaten/Kota Sehat, satu- satunya kabupaten di Provinsi Riau yang memperoleh

penghargaan dari Kementerian Kesehatan. – Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan,

dengan pencapaian standar tertinggi yang diserahkan

oleh Gubernur Riau. – Piagam komitmen Kota Pusaka, merupakan bagian

dari program penataan dan pelestarian Kota Pusaka. Pidato Penyampaian LKPj 2017 Pemerintah Kabupaten Siak

Hal 32

  • Penghargaan Pangripta Nusantara (APN) terbaik I se

Provinsi Riau yang diberikan oleh Gubernur Riau. – Penghargaan atas penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan capaian

Stándar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah, dari Menteri Keuangan. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Anggota Dewan, dan

hadirin yang Saya hormati,

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggung-

jawaban tahun 2017 ini saya sampaikan. Saya menyadari

bahwa dalam menjalankan tugas penyelenggaraan

pemerintahan selama mungkin belum sepenuhnya dapat

mencapai target kinerja yang optimal. Sehubungan dengan itu, momentum ini dapat

dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan masukan

secara proporsional terhadap kinerja pemerintah daerah

sehingga upaya membangun tata kelola kepemerintahan

yang baik akan lebih cepat terlaksana melalui upaya-upaya

kerjasama yang lebih intens antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat serta stakeholders lainnya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati saya

menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati Siak Tahun 2017 ini sepenuhnya kepada DPRD yang

terhormat. (rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

loading...

News Feed