oleh

Hari Otonomi Daerah XXIII, Jamiludin “Solusi Maju Dalam Mendorong Budaya Demokrasi

ROHIL,MANDIRIPOS.COM-Peringatan hari otonomi daerah ke 23 tahun 2019, di Kabupaten Rohil menjadi momentum bersejarah dalam pencapaian sistim

dibirokrasi untuk lebih maju kedepanya, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik.

Hari peringatan otda tersebut dipimpin Wakil Bupati Rohil, Jamiludin, dihadiri Sekdakab Surya Arfan, Kajari Rohil Gaos

Wicaksono SH MH, Dandim 0321/Rohil Letk Inf Didik Efendi, di halaman kantor BPKAD Rohil, Kemarin.

Dalam sambutannya, wabup mengatakan bahwa peringatan hari otonomi daerah merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi

masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian diperlukan peran nyata semua pihak hingga

terwujudnya suatu demokrasi yang adil, sejahtera, aman dan tentram. Ia menambahkan, otonomi daerah pasca reformasi saya

sangat banyak kemajuan yang telah dicapai.

“Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan dimana daerah didorong dan diberi kesempatan

yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya,” ujarnya.

Lanjutnya, dimana peringatan hari otonomi daerah tahun ini mengambil tema “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Indonesia yang lebih baik melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif”.

Sedangkan, muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

serta partisipasi aktif masyarakat daerah, mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi keadilan

serta potensi keanekaragaman daerah.

“Setidaknya ada tiga prinsip yang berubah setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah secara nyata telah

mendorong budaya demokrasi di tengah kehidupan masyarakat dalam menumbuhkembangkan kebebasan berkumpul,” sebutnya.

Dirinya mencontohkan, berjalanya sistim pemilu yang aman, lancar dan kondusif sebagai bentuk dukungan semua pihak, ia juga

mengucapkan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya Pemilu

serentak yang berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.

Kendati Pemilu sudah selesai, ia juga sangat mengharapkan selama proses pemungutan suara senantiasa dalam kondusif.

Sehingga pelayanan publik dan aktifitas pemerintah berjalan seperti biasanya.

Wabup kembali menjelaskan, otonomi daerah pasca reformasi saya sangat banyak kemajuan yang telah dicapai. “Otonomi daerah

telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan dimana daerah didorong dan diberi kesempatan yang luas

mengembangkan kreativitas dan inovasinya,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, lanjutnya, Mendagri ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat dengan

telah mendukung terselenggaranya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan lancar aman dan tertib dan pasca

pemungutan suara Pemilu serentak ini diharapkan senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat, sehingga pelayanan

publik dan aktivitas pemerintahan terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.

Turut diingatkan bahwa perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang

telah dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah

masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya.

“Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta

partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah,” katanya.

Ia melanjutkan, setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah.

Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi

daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokratis ke arah

desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara

terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun

daerahnya.

Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan

masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif.

Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan

menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh

dengan pesat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai “konsumen”

pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai “citizen” termasuk bagaimana

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

“Untuk itu semua ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan

reformasi birokrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah daerah harus dapat beradaptasi

dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam

mendapatkan pelayanan,” kata Jamiludin.

Bupati Rohil H Suyatno, sebelumnya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil atau PNS Tenaga Honorer Kategori

II (K2) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di lingkungan pemerintah daerah setempat tahun 2019.

“Sebanyak 184 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemkab Rokan Hilir hari ini kita serahkan SK PNS

tetap,” ujar Suyatno usai menyerahkan SK PNS di Gedung Pertemuan H. Misran Rais, Bagansiapiapi, Kemarin

Adapun dari total 184 orang yang menerima SK PNS tetap tersebut yakni sebanyak 180 orang berasal dari Tenaga Honorer K2

yang terdiri dari tenaga administrasi, guru dan kesehatan. Kemudian dari STTD sebanyak empat orang.

“Nah, saya memberikan penekanan-penekanan kepada mereka, pertama tentu disiplin dulu. Masuk kantor, pulang kantor jam

berapa ikuti aturan,” tegasnya.

Kedua, tekanya tugas pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan.”Ini biasanya kalau pegawai baru itu dia sedikit agak

bersemangat, yang tidak bersemangat itu pegawai-pegawai lama,” imbuhnya

Dirinya juga mengharapkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir, agar

SK tersebut diserahkan secepatnya.

“Karena ini sudah merupakan PNS tetap ya sama-sama kita melakukan pengabdian kita terhadap daerah ini, membantu pimpinan

kita, tugas-tugas yang belum terselesaikan itu segera diselesaikan,” tegas bupati.(Adv/humas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed