Terungkap.Di Duga Jual Lahan KITB, Kepada Orang Asing GEMMPAR Gelar Aksi Demo di Depan Kejati Riau

SIAK-Pasca gagalnya rapat paripurna pembentukan pansus BUMD oleh DPRD Kabupaten Siak, Jumat (04/03/2022) lalu, menjadi buah bibir masyarakat Siak. Kenapa upaya penyelamatan asset negara melalui pansus BUMD justru banyak pertentangan.

Diketahui, hingga saat ini, belum ada dijadwalkan ulang kapan pansus BUMD oleh DPRD Siak dilakukan.


Bantu Subscribe Channel Kami ya....


Salah seorang warga Siak, Udin, menyayangkan terhadap pemda Siak yang telah merestui pihak BUMD menjual lahan KITB ke pihak asing.

“Setahu kita, lahan HGB tidak bisa di perjual belikan, lahan HGB hanya bisa disewakan ke pihak kedua selama 30 tahun. Itupun harus di buat aturan aturannya,” ujarnya.

Menurutnya, adalah keliru, bagaimana aset pemda yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, malah diperjual belikan.

“Apalagi, dana jual beli tanah itu, kabarnya untuk bayar hutang salah satu PT yang mengelola Pelabuhan Tanjung Buton,” terangnya.

Oleh sebab itu, ia minta kepada masyarakat Kabupaten Siak dan pihak hukum harus menindak lanjut dugaan penjualan lahan ini.

“Sebab, sebelumnya DPRD Siak pernah jadwalkan hearing, namun hearing itu diduga dibatalkan oleh DPRD Siak, karena tidak korum,” tutupnya.

Terkait hal ini, media lakukan konfirmasi kepada pengelola kawasan KITB, melalui Komisaris PT. SPS, Budi Yuwono yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Pemerintah Daerah Siak ini, memberikan keterangan, bahwa tanah itu tidak diperjualbelikan.

“Tanah ini tidak hilang, Tidak habis dijual, Secara garis besar tanah tetap menjadi asset daerah, Yang jelas, kita mengikuti aturan yang sudah ada, Tanah tidak dijual, Tanah tetap tercatat sebagai asset daerah,” terangnya, Selasa (08/03/2022), saat dikonfirmasi di kantornya.

Ia juga menyarankan agar menemui BPN Siak, agar lebih memahami pengertian dari hal yang ditanyakan.

Baca Juga :   Luar Biasa Gerakan,Bhayangkari Polsek Bungaraya Bantu Mensukseskan Vaksinasi Massal 

Kepala Kantor BPN Siak, Budi Satria saat ditemui awak media dikantornya, mengatakan bahwa hal itu boleh dilakukan karena ada PP 18/2021.

“Boleh. Ada PP 18/2021 yang memperbolehkan hal itu dilakukan atas persetujuan pemegang hak. Intinya harus ada persetujuan dari pemilik pemegang hak kawasan tersebut,” terangnya, Rabu (09/03/2022) di ruang kerjanya, dengan didampingi salah satu staf bernama Arif.

Sementara, hari ini Kamis 10/03/2022, di pusat ibu kota propinsi Riau, aliansi GEMMPAR Riau lakukan demo meminta Kejati Riau untuk mengusut kasus ini.

Sebanyak 50 orang massa aksi mengatasnamakan Aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemuda Pemantau Riau (GEMMPAR) Riau Indonesia, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (10/03/2022).

Kedatangan massa dari aliansi GEMMPAR tersebut bertujuan meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut kasus dugaan yang terjadi di kabupaten Siak.

Koordinator Umum Aliansi GEMMPAR, Erlangga kepada media menyebutkan, ada indikasi dugaan penjualan aset atau lahan milik negara di kabupaten Siak.

“Kami mendesak Kejati Riau untuk mengusut tuntas dugaan Perusahaan Sarana Pembangunan Siak (SPS) BUMD diduga menjual lahan milik Negara (aset Pemerintah Kabupaten Siak) seluas 20 hektare kepada PT Kapitol diduga sebesar Rp 8,7 milyar dan juga diduga menjual lahan seluas 15 hektare kepada PT ORI diduga sebesar Rp 7,9 milyar,” ujar Erlangga.

Ia mengharapkan, pihak-pihak yang terindikasi terlibat dugaan tersebut untuk segera diperiksa.

“Kita minta kepada aparat penegak hukum serius dalam menindak dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para pejabat,” ungkap Erlangga(rls)

5/5 - (20 votes)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.