JAKARTA.Mandiripos.com.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan dan rombongan Kepala Desa roadshow di dua Kementrian yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementrian Pemberdayaan Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, kedatangan itu dalam rangka ‘curhat’ berbagai permasalahan yang dihadapi Pemkab. Meranti untuk dicarikan solusi melalui program strategis yang dilaksanakan oleh kedua Kementrian tersebut, Selasa (28/2/2018).
Kementrian yang pertama kali dikunjungi oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, bersama 22 Kepala Desa didaerah Perbatasan Kepulauan Meranti adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kedatangan Wakil Bupati H. Said Hasyim dan rombongan disambut oleh Kabag Umum dan Penatausahaan Budi Winarno, Kasi Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Rumah Swadaya Musrifah dan Kasi Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat Perencanaan Conefiati.
Di sini Wakil Bupati dan rombongan sepakat untuk mengusulkan bantuan pembangunan rumah baru dan rehap (peningkatan kualitas) rumah yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang cukup tinggi di Meranti, khususnya di 3 Kecamatan yakni Merbau, Rangsang Barat dan Tasik Putri Puyu. Tercatat dari data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS tingkat kemiskinan di Meranti berada pada angka 29.8 Persen, hal itu diperparah dengan minimnya infrastruktur yang membuat daerah ini menjadi terisolir.
Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim berharap, dengan kedatangan dirinya dan rombongan Kepala Desa yang mengetahui benar kondisi didaerahnya, dapat membuka pintu bagi Meranti untuk meraih dana APBN di Kementrian PUPR RI.
“Semoga Kementrian PU PR khususnya Direktorat Bidang Pengadaan Perumahan dapat membantu Meranti untuk mendapatkan alokasi program pembangunan rumah layak huni maupun rehap rumah,” ujar Wakil Bupati.
Dijelaskan Wakil Bupati, Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional dan kawasan strategis tertentu hendaknya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Sebagai beranda terdepan Republik Indonesia, Meranti berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Meranti yang berada di Selat Malaka menjadi perlintasan dari ratusan kapal kapal yang berasal dari seluruh dunia. Namun sayangnya kehidupan masyarakat di Kabupaten termuda dan satu satunya daerah Kepulauan di Provinsi Riau itu bernasip bagaikan siang dan malam dengan negara tetangga.
Dan kondisi ini semakin menyedihkan karena seperti diakui Wakil Bupati H. Said Hasyim, hingga saat ini belum ada program khusus yang signifikan masuk ke Meranti baik bidang ekonomi maupun masalah infrastruktur.
“Semoga kedatangan kami dapat membuka pintu komunikasi bagi Meranti untuk masuk dalam kegiatan strategis Kementrian PU PR dalam rangka menggesa pembangunan dan mengentaskan kemiskinan di berada terdepan indonesia ini,” harapnya.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati H, Said Hasyim juga menyerahkan sejumlah proposal usulan kegiatan pembangunan Drainase, Embung, Pemecah Gelombang, Rehap dan Bangun Rumah, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang diterima oleh Kabag Umum dan Penatausahaan Budi Winarno.
Sekedar informasi sesuai rencana tahun 2019 mendatang, Kementrian PU PR mengalokasikan anggarannya untuk membantu Pembangunan rumah layak huni baru dengan jumlah dana per unit 35 Juta Rupiah. Dan Peningkatan Kualitas dengan dana per unit sebesar 17 Juta Rupiah untuk memperbaiki komponen struktur bangunan dan peningkatan kualitas bahan atap, lantai dan dinding.
Selanjutnya roadshow menuju Direktorat Bina Marga Kementrian PU PR, disini rombongan Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim disambut oleh Staf Direktorat Bina Marga Kementrian PU PR, Taufik.
Dilokasi ini, Wakil Bupati dan Ketua DPRD sepakat mengusulkan bantuan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kepulauan Meranti, namun sayangnya sebagai daerah Kepulauan yang tidak memiliki jalan Provinsi dan jalan Nasional. Kesulitan untuk meraih dana alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur pembuka isolasi wilayah itu.
Seperti dijelakan Staf Direktorat Bina Marga, Taufik, Kementrian PU PR tidak dapat mengalokasikan program pembangunan jalan disuatu daerah jika jalan tersebut tidak masuk dalam jalan Nasional karena jika dipaksakan akan menimbulkan masalah hukum. Hal ini tentu menjadi masalah bagi Meranti yang nota bene telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan dan strategis Nasional, karena Meranti yang hingga saat ini tidak memiliki status jalan Nasional maupun Provinsi tak akan pernah mendapatkan alokasi dana Infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat.
Pada kesempatan itu, baik Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, meminta kebijakan khusus bagi Meranti untuk mendapatkan alokasi dana pembangunan Infrastruktur, hal itu menurut Ketua DPRD Meranti sudah selayaknya diberikan sesuai dengan janji dari Presiden RI dengan program Nawa Citanya yang memprioritaskan pembangunan Indonesia dari kawasan terluar atau daerah perbatasan.
“Kondisi saat ini Kita takut pada hukum tapi mirisnya kita mengabaikan substansi kepentingan rakyat, padahal idealnya kebijakan itu dibuat sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Fauzy Hasan dengan nada berat dan kecewa.
Untuk itu ia meminta Kementrian PU PR untuk melakukan terobosan kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Meranti.
“Untuk itu kita butuh terobosan dari Kementrian PUPR untuk mendukung pembangunan Kabupaten Meranti. Jangan sampai Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Jikowi menjadikan Duka Lara bagi masyarakat Meranti,” ujarnya.
Diinformasikan, oleh Taufik untuk tahun 2018 ini, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi dana dari Kementrian PU PR sebesar 20 Miliar Rupiah yang diperuntukan untuk pembangunan ruas jalan pelabuhan Peranggas dan Kayu Ara angka ini diakuinya jauh menurun dari tahun sebelumnya 2017.
Selanjutnya Wakil Bupati Kepulauan Meranti dan rombongan melanjutkan kunjungannya ke Kementrian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PDT) RI, Sesampainya di Kementrian tersebut rombongan disambut langsung oleh Direktur Pendayagunaan SDA dan Tepat Guna TTG Direktorat Jenderal PPMD, Dr. Suprapedi, MM.
Seperti dilakukan dalam kunjungan sebelumnya, Wakil Bupati H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, mengusulkan program pembangunan untuk Meranti dari Kementrian PDT RI, kali ini fokus kepada bantuan peralatan atau teknologi tepat guna untuk memberikan nilai tambah atau Added Value dari potensi Perkebunan Kelapa di Meranti yang cukup besar.
Dari data yang disampaikan oleh Kepala Desa Melay jumlah potensi perkebunan kelapa diwilayahnya seluas 560 Ha, Bina Maju 750 Ha, Sungai Cina 75 Ha, Kecamatan Rangsang Barat, jika di total maka produksi kelapa di 3 Desa tersebut rata rata perhari 50 ribu butir, dari jumlah itu berdasarkan penghitungan dari Direktorat Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna jika dibuat minyak kelapa akan menghasilkan 5 Ton Perhari.
Potensi lainnya adalah perkebunan karet Meranti. Menurut Direktur Dr. Suprapedi jika diberikan bantuan teknologi pengolah Ojol menjadi karet lapis (Slide) akan meningkatkan harga jual karet yang sebelumny 6-7 ribu rupiah dalam bentuk Ojol menjadi 20 ribu rupiah.
Lebih jauh dikatakan Dr. Suprapedi Kementrian PDT RI, memiliki 4 program strategis yakni :
1. Produk unggulan kawasan desa yang dapat diusulkan untuk memperkuat produk unggulan kawasan untuk Meranti Kopi, Sagu, Karet, Kelapa dan lainnya.
2. Bumdes perlu didorong untuk menggerakan ekonomi masyarakat desa, disini teknologi dan sumber daya alam harus dikelola dengan memanfaatkan Bumdes sehingga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat.
3. Embung untuk menyediakan air pertanian
4. Sarana olahraga desa
Pada kesempatan itu sesuai dengan Bidang nya Direktur Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna ingin fokus pada bantuan pemanfaatan produk unggulan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
Disampaikan Dr. Suprapedi, dirinya akan coba membantu Meranti dengan mengadakan peralatan teknologi tepat guna.
“Saya tidak bisa berjanji namun akan mengkomunikasikan untuk pegusulkan peralatan teknologi tepat guna untuk Kabupaten Meranti,”ujarnya.
Untuk lebih terciptanya keakraban kegiatan roadshow di Kementrian PDT RI, ditutup dengan penyerahan proposal usulan kegiatan dan foto bersama dengan Direktur Pendayagunaan SDA dan Tepat Guna TTG Direktorat Jenderal PPMD, Dr. Suprapedi, MM dengan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Meranti beserta Kepala Desa. (ari)
