DURI – Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945. Sayangnya, meskipun program pemerintah membantu dana pendidikan siswa melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun para siswa-siswi di sekolah masih harus membeli buku lembar kerja siswa (LKS).
Berbagai modus oknum pihak sekolah yang diduga untuk mengemas dugaan praktek jual beli LKS ini dilakukan. Mulai dengan modus sebagai buku penunjang, juga sebagai modul pendukung pembelajaran. Setiap LKS yang dibeli pun berbagai macam. Ada yang dibeli per mata pelajaran,ada juga yang paket.
Dalam prakteknya, oknum pihak sekolah sudah menunjukkan di toko tertentu dalam hal pembelian LKS ini. Hal ini diduga sebagai modus agar prakteknya tak terendus.
Tak ayal, hal ini menjadi keluhan sejumlah orang tua siswa. Seperti yang dikeluhkan oleh orang tua siswa yang anaknya sekolah di SD Negeri berinisial SB (40) warga Jalan Jawa Kelurahan Gajah Sakti ini. Kepada media ini, dirinya menyampaikan keluhannya terhadap adanya pembelian buku LKS tersebut.
“Katanya sekolah gratis, kok masih ada pembelian buku LKS? Anehnya, pembelian buku LKS ini diarahkan oleh oknum pihak sekolah di toko tertentu. Harganya bervariasi, ada yang per mata pelajaran, ada juga yang paket. Kan kemampuan setiap orang tua siswa berbeda-beda. Bagi saya hal ini sangat memberatkan,”tuturnya.
Dirinya meminta, agar hal ini diperhatikan serius oleh dinas terkait. Apa lagi menurutnya, sekolah tersebut sekolah negeri.
“Kita terpaksa beli lah, kalau tak dibeli tentunya anak kita merasa tersisihkan dengan temannya yang udah beli. Jadi mau tidak mau, yang harus dibeli. Dalam hal ini saya meminta, agar dinas terkait bisa menyikapi hal ini segera. Sebab dugaan praktek seperti ini udah berlangsung lama ini,”pungkasnya.
Sungguh sangat disayangkan, bila hal ini memang terjadi, apa jadinya potret pendidikan di negeri junjungan ini?.(BN)
