BENGKALIS – MANDIRI POS, Acara Sosialisasi Bantuan Sosial Provinsi (BSP) penuh interupsi, kepala desa di Kecamatan Siak Kecil menyatakan keberatan tanda tangani pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas data hasil verifikasi dari Dinas Sosial Provinsi karena tidak sesuai dengan data usulan dari Pemerintahan Desa.
Hal ini diungkapkan oleh para kepala desa saat menghadiri acara sosialisasi tentang BSP di gedung pertemuan Kantor Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Senin, 08 Juni 2020.
Salah seorang kepala desa yaitu Kepala Desa Sumber Jaya, M.Haryanto mengatakan, khusus di desanya, kami keberatan dengan data penerima BSP yang sudah diverifikasi dari Dinas Sosial Provinsi. Dimana, dalam data tersebut, tercantum nama-nama penerima BSP yang tidak sesuai dengan nama yang kami usulkan.
“Sebanyak 47 orang warga yang kami usulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Hanya 17 yang diterima. Dari 17 nama tersebut, satupun tidak ada nama warga yang kami usulkan,” ujar M. Haryanto heran.
Selanjutnya kapala desa yang akrab di sapa Gato ini mengatakan, aneh rasanya, kok bisa nama penerima BSP yang muncul tidak satupun ada nama warga yang kami usulkan. Kalau 17 nama yang terverifikasi tersebut termasuk dalam daftar nama-nama yang kami usulkan, kami bisa maklumi. Mungkin ada pengurangan jumlah penerima saja.
Dikatakan Gato lagi, ke-17 nama-nama penerima BSP tersebut, memang warga kami namun, mereka sudah mendapatkan bantuan yang lain. Baik itu bantuan Otonom dan sebagainya.
“Kami tidak ingin jadi kambing hitam nantinya. Masyarakat akan menyalahkan kami kalau begini datanya. Padahal, kita sudah usulkan data sesuai ketentuan. Kami tidak bersedia tanda tangani pernyataan pertanggungjawaban mutlak,” ujar Gato kesal.
Dijelaskan Gato, warga penerima BSP adalah warga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Jadi, kalau data hasil verifikasi tersebut tetap mencantumkan nama-nama warga penerima bantuan yang lain, nanti akan menimbulkan polemik baru di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah Pemerintahan Desa tidak serius mendata, hanya asal tunjuk saja.
Untuk itu, Gato berharap agar Dinas Sosial bisa melakukan verifikasi ulang berdasarkan data yang kami usulkan.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Sadar Jaya, Selamet Widodo mengatakan, berdasarkan kesepakatan para kepala desa dengan Pemerintahan Kecamatan Siak Kecil, calon penerima BSP ini dititikberatkan bagi tenaga relawan Covid-19 desa yang memang belum pernah menerima bantuan dari Pemerintah.
“Dalam hal ini, BSP kami tujukan untuk relawan Covid-19 desa. Relawan merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa. Selama ini, mereka belum tersentuh bantuan apapun,” ujar Selamet menjelaskan.
Sebelumnya, kata Selamet, kami diminta oleh Dinsos Kabupaten untuk mengirimkan data penerima BSP. Kami kirimkan data dalam bentuk pdf. Lalu kami ubah lagi, karena Dinsos minta kirimkan data dalam bentuk exel.
“Data yang kami kirim merupakan data Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sementara data yang dibicarakan dalam sosialisasi oleh Dinsos adalah DTKS. Ya, tidak nyambunglah jadinya,” ujar Selamet setengah tersenyum.
Selanjutnya, masih ditempat yang sama, Kasi Kessos Kecamatan Siak Kecil, Sarno, mengatakan, pihaknya mengirimkan data ke Dinsos Kabupaten Bengkalis sesuai data yang kami terima dari desa. Pertama kami kirim data dalam bentuk pdf. Setelah itu, kami kirim lagi data dalam bentuk exel. Tidak ada perubahan data.
“Bukti pengiriman ada pada kami. Kalau saja Dinsos menggunakan data yang kami kirimkan, pasti tidak ada masalah seperti ini,” terang Sarno.
Di lain pihak, perwakilan dari Dinsos Kabupaten Bengkalis dalam acara sosialisasi tersebut, Kamaruddin mengatakan, terkait perbedaan data ini, akan kami koordinasikan lagi dengan Dinsos Provinsi Riau. (sir)
